Wednesday, October 24, 2012


Ini Alasan Jokowi Tak Hadiri Rapat di Bandung

Susi Fatimah - Okezone
Rabu, 24 Oktober 2012 22:27 wib wib
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri rapat Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur di Bandung, Jawa Barat pada Selasa, 23 Oktober 2012.

Jokowi mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengikuti rapat yang dihadiri oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Tangerang Selatan Airin, dan Bupati Bogor Rahmat Yasin, sementara Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah di wakili Asisten Daerah II.

Jokowi mengatakan bahwa absennya dia dari rapat tersebut lantaran lebih banyak membahas persoalan sosial, oleh karenanya lebih pas jika Sekda yang hadir.

"Itu sifatnya sosial, kalau banjir dan macet saya mau datang. Saya mau ketemu Ahmad Heryawan, dan Ibu Atut bahas banjir dan macet," ujar Jokowi di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Sebelumnya, Ahmad Heryawan dalam pembukaan rapat menyatakan bahwa rapat paripurna BKSP ini pertama kalinya digelar di Bandung. Biasanya rapat ini digelar di DKI jakarta.

Lewat rapat ini, semua masalah seputar Jabodetabekjur dibahas sesuai dengan skala prioritas dan perencanaan yang matang. Sejumlah masalah tersebut meliputi migrasi dari daerah Jabodetabekjur ke Jakarta, tata ruang permukiman dan perumahan, transportasi, serta banjir.

Menurutnya, DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jabar dan Banten, serta bersinggungan dengan pemerintah kabupaten/kota seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Untuk itu, sangat penting ada kerja sama tiga provinsi tersebut. Terlebih jutaan warga Jabar dan Banten mencari nafkah serta melintasi Ibukota DKI Jakarta.

"Ada 2,4 juta orang pada pagi hari membanjiri masuk Jakarta dan pada petang hari keluar Jakarta. Itu migrasi harian," katanya.

Bupati Bogor Rahmat Yasin mengaku, kecewa dengan tidak hadirnya Jokowi. "Yang diharapkan yang hadir itu Mas Jokowi, supaya beliau tahu persoalannya," kata Rahmat.

Seharusnya, sambung dia, masalah DKI dibahas oleh tiga gubernur yang memimpin tiga provinsi tersebut. Sehingga bisa membuat kebijakan dan solusi bersama.

No comments:

Post a Comment